Arsip Publikasi

  • Data tidak ditemukan.

Polling

Bagaimanakah kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen ?
Sangat Baik
Baik
Cukup
Tidak Tahu

Submit Lihat Hasil Polling

Berita / Publikasi / Detail

Camat se Kabupaten Kulonprogo Meninjau Penanganan PBB di Kabupaten Kebumen

Berita Terbaru 28 Juli 2017 11:12:53 WIB Administrator dibaca 110 kali

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen telah menarik perhatian pengelola pendapatan daerah dan para camat se Kabupaten Kulonprogo, hingga menyempatkan diri berkunjung ke Kabupaten Kebumen pada hari Kamis, 27 Juli 2017. Dipimpin oleh Sekretaris Badan Keuangan Daerah Dra. Elin Tjindewati, AK, dengan 12 camat dan pejabat serta staf Bakeuda Kabupaten Kulonprogo diterima oleh Plt. Kepala Bappenda Drs. Adem Andri Susilo, M.Si dan Staf di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen. Sehubungan dengan peserta yang hadir adalah para kepala wilayah, maka agar diperoleh keterangan yang lebih aplikatif dari para praktisi dilapangan hadir pula Camat Klirong Prawoto, S.Sos, Kades Jatimalang Klirong Parjono dan Lurah Kebumen Dede Suntoro, S.Sos sebagai perwakilan para kepala wilayah yang inovatif dalam penanganan PBB di wilayahnya.

Ketua rombongan kunjungan menyampaikan kekagumannya atas pencapaian kinerja pemungutan PBB di Kabupaten Kebumen yang selalu melampaui target dan bahkan telah memecahkan Rekor MURI pelunasan PBB tercepat dan Desa Terbanyak di awal tahun selama tiga tahun berturut-turut sehingga Kulonprogo berkeinginan untuk menimba ilmu di Kabupaten Kebumen.

Plt. Kepala Bappenda dalam pembukaannya menyampaikan bahwa APBD 2017 untuk pendapatan daerah, PBB ditargetkan sebesar 25 Milyar atau berkontribusi sebesar 43 % dari Pajak Daerah. Dengan objek pajak sebanyak 1,35 Juta objek pajak. PBB mengalami kenaikan yang signifikan sejak didaerahkan pada tahun 2013 baik dari target, realisasi maupun jumlah desa dan kelurahan yang lunas. Pada awal pendaerahan tercapai 18,2 Milyar dari target 16,5 Milyar, terus meningkat hingga pada tahun ini sampai pertengahan bulan Juli 2017 realisasinya telah mencapai 26 Milyar atau 104 % dari target APBD Murni sebesar 25 Milyar dan rencananya akan meningkat lagi di APBD Perubahan. BAgitu pula dengan jumlah desa dan kelurahan lunas PBB dimana saat diserahkan menjadi Pajak Daerah oleh KPP Pratama sebanyak 349 desa lunas, diakhir Desember tahun 2016 tercatat 432 atau 94% desa telah lunas PBB-nya.

Startegi peningkatan penerimaan dari PBB disampaikan oleh Kabid Pendataan Ida Indrayani Achmal, AP.MT dimana dari aspek administrasi dan pelayanan pengelolaannya lebih dini dengan pencetakan SPPT diawal tahun dan jatuh tempo di bulan Juli, berbeda saat masih menjadi Pajak Pusat yaitu di Bulan September. Penerapan regulasi yang lebih intensif, fasilitas layanan dan aplikasi berbasis teknologi informasi, peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi, hingga kewajiban penyetoran by name by NOP untuk menghindari permasalahan piutang Pajak dikemudian hari. Kerjasama dengan OPD terkait juga mendukung, terutama yang berhubungan langsung dengan Pemerintahan Desa serta dalam penegakan peraturan melalui kegiatan yang mengkaitkan capaian PBB Desa sebagai indikator penilaian.

Pendekatan persuasif kepada mayarakat dengan memperhatikan karakter dan sosio kultur masyarakat setempat serta ketekunan petugas menjadi kunci keberhasilan si lapangan sebagaimana disampaikan oleh Camat Klirong Prawoto, S.Sos. Bermacam inovasi mulai dari pengembangnan teknologi informasi berbasis internet, pelayanan bersyarat lunas PBB, pelibatan unsur lembaga desa hingga RT, RW, PKK dan Karang Taruna bahkan forum keagamaan, Bumbung PBB hingga pelaksanaan Lunas Massal PBB sebagaimana dilaksanakan di Desa Jatimalang Kecamatan Klirong sejak 2008. Bagi Desa Jatimalang, merupakan suatu hal yang kurang mengenakkan bagi Wajib Pajak jika sampai perangkat desa menyambangi rumahnya untuk menagih PBB, hal ini disampaikan Kades Jatimalang Parjono yang menimbulkan decak kagum peserta kunjungan kerja, hingga beberapa camat berniat meninjau langsung pelaksanaan Lunas Massal PBB di desa tersebut awal tahun mendatang.

Apresiasi juga ditunjukkan peserta atas inovasi Bank Samiun (Bank Sampah Untuk Membayar PBB) Kelurahan Kebumen yang dipimpin Dede Suntoro, S.Sos yang bahkan telah menjuarai perlombaan inovasi pelayanan publik hingga pada akhir kunjungan rombongan menyempatkan diri meninjau langsung lokasinya di Kelurahan Kebumen. Bank Samiun berawal dari kebutuhan pembayaran PBB tepat waktu di Kelurahan Kebumen yang sebelumnya hanya mencapai kisaran 60 % realisasi dari target setiap tahunnya. Pelayanan jemput bola ke rumah warga dan transparansi pengelolaannya mendorong Bank Samiun berkembang pesat sehingga masyarakat tidak merasa mengeluarkan dananya untuk membayar pajak dan bahkan mempunyai tabungan dari sisa lebih dana hasil penjualan sampahnya. Hadirmya Bank Samiun diharapkan mesalah pembayaran PBB di Kelurahan Kebumen bisa teratasi tepat waktu sekaligus mendukung Program Pemerintah dalam pemeliharaan lingkungan melalui Gerakan Peduli Sampah.